BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Semester 1

Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Semester 1

Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji kompetensi bab 3 Halaman 94 Semester 1 – pada kunci jawaban ini bersumber dari buku siswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (ppkn) edisi revisi 2018. untuk artikel ini kita akan dibawa pada materi BAB 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawaban PPKN kelas 9 smp/mts semester 1 halaman 94 ini terdiri dari soal tabel mengenai Uji kompetensi bab 3 yang terdapat pada buku siswa kurikulum 2013. artikel ini dibuat untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan soal soal yang terdapat didalam buku siswa, diharapkan dengan adanya kunci jawaban ini dapat meningkatkan kekampuan dan minat belajar siswa.

BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi bab 4 Halaman 120 Semester 2

dalam pembahasan PPKN Kelas IX semester 1 ini terdapat berbagai macam soal yang harus dikerjakan siswa dirumah maupun disekolah. nah, untuk siswa yang belum menemukan kunci jawaban tersebut bisa langsung mengujungi jawabanbukupaket.com untuk mendapatkan kunci jawaban alternatif pada halaman 94 ini.

Kunci Jawaban Kelas 9 Halaman 94

Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Semester 1
Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Semester 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?

Jawaban :

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara.

2. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan!

Jawaban :

  • Permanen; artinya kedaulatan tetap ada selama negara yang bersangkutan tetap berdiri.
  • Asli; artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  • Bulat; artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi.
  • Tidak terbatas; artinya kedaulatan tidak dibatasi siapa pun. Apabila kedaulatan itu terbatas, ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.

3. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan negara? Siapa saja tokohnya?

Jawaban :

Yang dimaksud Teori Kedaulatan Tuhan adalah teori yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Adapun tokoh-tokohnya seperti Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), F. Hegel (1770-1831), serta F. J. Stahl (1802-1861).

Sementara Teori Kedulatan Negara adalah dimana kekuasaan tertinggi terletak pada Negara. Hukum dan konstitusi terlahir dari negara sehingga Kepala Negara bertindak sebagai diktator. Adapun tokoh-tokohnya seperti Jean Bodin (1530-1596), F. Hegel (1770-1831), G. Jellinek (1851-1911), serta Paul Laband (1879-1958).

4. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?

Jawaban :

Pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu.

Montesqui tahun 1689 sampai 1755 mengemukakan bahwa cabang kekuasaan itu ada tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Berikut penjelasannya:

1. Kekuasaan Eksekutif: merupakan kekuasaan untuk menjalankan UU dan presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan.

2. Kekuasaan Legislatif: merupakan kekuasaan untuk membentuk UUD, pemegang kekuasaan ini adalah DPR.

3. Kekuasaan Yudikatif: merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah MA dan MK.

5. Bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia?

Jawaban :

Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki peran penting dalam kedaulatan negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang sudah dicetuskan secara maksimal oleh para founding father kita dan ditujukan untuk memecahkan segala permasalahan bangsa Indonesia.

6. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila?

Jawaban :

Demokrasi Pancasila merupakan sistem ketatanegaraan yang kita anut hingga dewasa ini. Sistem demokrasi Pancasila merupakan pengembangan dari bentuk asli sistem demokrasi yang telah disesuaikan dengan jati diri dan kebutuhan bangsa serta negara Indonesia. Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai sistem ketatanegaraan yang pemerintahnya berupaya untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam negara. Hal ini erat dengan makna harafiah dari demokrasi itu sendiri yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan.

BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi Bab 6 Halaman 184 Semester 2

7. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi liberal dan sosialis/komunis!

Jawaban :

KELEBIHAN DEMOKRASI PANCASILA DIBANDING LIBERAL DAN KOMUNIS

  • Demokrasi Pancasila menjadikan warga dan masyakat memiliki pandangan hidup yang bebas asal sesuai amanat sila 1 – 5.
  • Demokrasi Pancasila menjadikan warganya tertib dibawah naungan sila 1 – 5, sehingga warganya memiliki keteraturan hidup,dan ketertiban
  • Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan beragama dan menyembah Tuhan yang disembah
  • Demokrasi Pancasila memberikan hukum HAM dan perlindungan kemanusiaan yang kuat
  • Demokrasi Pancasila menjadi acuan semua warga harus bersatu dibawah naunganya, tidak ada yang boleh berpisah atau menolak acuan Pancasila
  • Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan bermufakat, bermusyawarah, dan mengeluarkan pendapat bersama
  • Demokrasi Pancasila memberikan keadilan yang jelas
  • Demokrasi Pancasila menjadi acuan kehidupan yang bernegara dan sesuai amanat para leluhur
  • Demokarasi Pancasila menjadi tonggak dan pokok hidup bernegara
  • Demokrasi Pancasila mengajarkan untuk mengingat, dan menghormati para leluhur yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia

BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PPKN Uji Kompetensi 6 Halaman 147 Semester 2

8. Jelaskan asas-asas pemilu di Indonesia!

Jawaban :

Asas Pemilu di Indonesia adalah LUBER JURDIL. Maksud dari LUBER JURDIL adalah :  

  • Langsung = Dilakukan secara Individu dan tidak boleh diwakilkan.
  • Umum     = Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga selama memiliki hak suara.
  • Bebas      = Pemilihan dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak lain.
  • Rahasia   = Keputusan pemilihan suara bersifat tertutup dan hanya boleh diketahui oleh pemilih itu sendiri.
  • Jujur        = Jalannya Pemilu harus dilakukan secara apa adanya dan tidak ada tindak kecurangan.
  • Adil           = Baik dari peserta, pemilih, dan penyelenggara Pemilu mendapatkan keadilan dan persamaan perlakuan.

9. Bandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi!

Jawaban :

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada masa orde baru, pada masa orde baru terdapat beberapa hal yang mampu dibandingkan dengan masa reformasi diantaranya yaitu :

  • Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yang tidak demokratis, terjadi kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula partai politik pada masa orde baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja.
  • Merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan (KKN)
  • Pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden
  • Dalam pendidikan banyak mengukir suatu prestasi dari berbagai program, hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas.

Sedangkan demokrasi pancasila pada masa reformasi yaitu :

  • Pemerintah pada mas reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya. Hanya mengikuti berdasarkan partai politik yang saat itu berjalan.
  • Dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan.
  • Pelaksanaan pemliku yang awal mula munculannya berbagai partai politik dengan perbedaan latar belakang yang dailihat dari segi golongan maupun ideologi.

BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PPKN Uji Kompetensi 5 Halaman 125 Semester 2

10. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semiparlementer!

Jawaban :

Berikut beberapa perbedaan sistem Parlementer dan sistem semi parlementer:

  1. Sistem Parlementer memiliki pemisah yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara sedangkan sistem semi parlementer tidak memiliki pemisah yang jelas antara keduanya.
  2. Sistem pemerintahan Parlementer kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, kepala negara dipegang Presiden ataupun Raja. Pada sistem semi parlementer kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden serta kepala negara dipegang intervensi oleh Presiden juga.
  3. Pada sistem pemerintah Parlementer, Presiden hanya sebagai kepala negara dengan sedikit saja kekuasaan dalam negara. Sistem pemerintah semi parlementer, Presiden memiliki kedudukan serta kekuasaan tinggi sebagai kepala negara dan pemerintah.

11. Apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban :

Tugas pokok MPR menurut undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah menetapkan dan mengubah isi Undang Undang Dasar 1945

12. Jelaskan tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!

Jawaban :

Tugas pokok presiden sebagai kepala negara adalah:

  • Pemegang kekuasaan tertinggi atas kekuatan militer di Indonesia
  • Pengangkatan duta besar dan konsul yang akan dikirim ke luar negeri sebagai perwakilan negara Indonesia
  • Menerima duta besar dan konsul dari negara lain sebagai bentuk kerjasama Internasional. Dalam penerimaan duta dan konsul, presiden akan membicarakannya terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas pokok presiden sebagai kepala pemerintahan adalah:

  • Menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
  • Membuat peraturan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan UUD 1945
  • Pengangkatan menteri dan memberhentikannya
  • Mengesahkan rancangan undang-undang yang dibuat oleh lembaga kepemerintahan menjadi undang-undang yang sah
  • Mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja
  • Meresmikan anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan
  • Mengangkat hakim agung
  • Pengangkatan dan pemberhentian anggota yudisial
  • Mengusulkan anggota untuk Mahkamah Konstitusi dan melakukan pengangkatan terhadap anggotanya

BACA JUGA : BOCORAN !!! Kunci Jawaban Kelas 8 PPKN Uji Kompetensi 3 Halaman 73 Semester 1

13. Jelaskan fungi-fungsi DPR!

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 20A, beberapa fungsi-fungsi DPR antara lain :  

  1. Fungsi Legislasi, yaitu DPR yaitu DPR berfungsi guna membentuk, membahas, mengubah, dan menyempurnakan RUU bersama Presiden.
  2. Fungsi Anggaran, yaitu DPR berfungsi guna memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap pembentukan RUU tentang APBN yang diajukan  Presiden.
  3. Fungsi Pengawasan, yaitu DPR berfungsi mengawasi segala bentuk kebijakan dan peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah.

14. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung!

Jawaban :

Perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah

  1. Mahkamah Agung berwenang melakukan sidang Kasasi, Peninjauan Kembali, dan uji materi peraturan di bawah Undang-Undang
  2. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan sidang sengketa pemilihan umum, dugaan pelanggaran presiden, dan uji materi peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

15. Bagaimana hubungan antara DPR dengan Presiden?

Jawaban :

Hubungan DPR dengan Presiden adalah DPR dengan Presiden memiliki hubungan dalam rangka menjalankan hak legislasi, dimana DPR bersama dengan Presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang nantinya dapat menjadi Undang-Undang Dasar.

16. Bagaimana hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR?

Jawaban :

Hubungan antara DPR, MK, Presiden, dan MPR adalah sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang atas pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, hubungan keempat lembaga ini bersifat horizontal. Hubungan lembaga-lembaga ini secara singkat dapat dikatakan seperti ini:

  • DPR bertugas untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Jika Presiden dianggap melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945, DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden terhadap MPR. Pengusulan tersebut harus di periksa dan pengadilannya melibatkan MK.
  • DPR dapat mengajukan 3 anggota bagi MK dan MK dapat menegakkan peradilan terhadap sengketa kewenangan lembaga negara.
  • MPR juga bertugas melantik Presiden.
  • DPR dan Presiden bersama-sama dapat membahas rancangan undang-undang.

Kesimpulan

Demikian  Kunci Jawaban buku paket siswa SMP/MTS PPKN kelas 9 semester 1 halaman 94. semoga bermanfaat untuk para pembaca yang sudah mampir di jawaban buku paket.

kunci jawaban ini ditujukan sebagai bahan referensi dan latihan untuk siswa dirumah yang berasal dari buku siswa Kunci Jawaban PPKN Kelas IX semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2018.

Pencarian yang paling banyak dicari :

  • Kunci Jawaban Buku Paket Kelas 9
  • Kunci Jawaban Buku Paket halaman 94
  • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 9 kurikulum 2013
  • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 9 semester 1
  • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 9 terbaru
  • Kunci Jawaban Buku Paket Buku Siswa Kelas 9
  • Kunci Jawaban Buku Paket buku siswa
  • Kunci Jawaban Buku Paket kelas 9 buku ppkn
  • Kunci Jawaban Buku Paket SMP/MTS
  • Kunci Jawaban Buku Paket semester 1
  • Kunci Jawaban Buku Paket lengkap
  • Kunci Jawaban Buku Paket terbaru
  • Kunci Jawaban Uji kompetensi bab 3
  • Kelas 9 BAB 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kunci Jawaban Kelas 9 PPKN Uji Kompetensi Bab 3 Halaman 94 Semester 1
Next Post

No more post

You May Also Like